Tupoksi

 Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2016 t  terdiri dari :

  Kepala Dinas mempunyai tugas:

 a.   memimpin Dinas Sosial dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis,  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,  pelaksanaan  administrasi Dinas Sosial; dan

b.   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat mempunyai tugas:

a.  melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan

b.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;

c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan;

d. menyelenggarakan administrasi perkantoran;

e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;

c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas;

d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas;

e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;

f.   menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

a.  menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;

c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas;

d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;

e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;

f.   mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;

g. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas:

a. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdaganganorang di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga, pelayanan sosial orang dengan Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lain (NAPZA) serta orang dengan HIV/AIDS (ODHA); dan

b.   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:

a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

 

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas:

a.   melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknisdan memantau serta evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial balita terlantar di luar panti dan/atau lembaga;

b.   melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar dan pengangkatan anak di luar panti dan/atau lembaga;

c.   melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di luar panti  dan/atau lembaga;

d.   melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi  sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus di luar panti dan/atau lembaga;

e.   melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta memantau, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga; dan

f.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:

a.   melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik di luar panti dan/atau lembaga;

b.   melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar panti dan/atau lembaga;

c.   melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga; dan

d.   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas:

a.  melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;

b.   melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;

c.   pelayanan sosial ODHA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;

d.   pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;

e.   pelayanan sosial orang terlantar yang mengalami ketidakmampuan sosial maupun ekonomi; dan

f.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas:

a.   melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir;

b.   melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin dan orang tidak mampu cakupan Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan;

c.   melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penanganan fakir miskin; dan

d.   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas:

a. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi cakupan Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan;

b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi;

c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan mempunyai tugas:

a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi;

b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan, serta Penataan Lingkungan Sosial mempunyai tugas:

a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi;

b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:

a. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;

b. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;

c. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:

a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;

c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

 

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas:

a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;

b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;

c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik serta penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas:

a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;

b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;

c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan  penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas:

a. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi dan validasi, terminasi serta kemitraan jaminan sosial keluarga;

b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas:

a. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, memantau dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat, komunitas adat terpencil;

b. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, memantau dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

c. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, memantau dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan sosial; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari:

a. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil;

b.  Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan;

c. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

 

Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas:

a. melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;

b. melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;

c. melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan mempunyai tugas:

a. melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;

b. melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas:

a. melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;

b.  melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Taman Makam Bahagia;

c.   melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Last Update:03-10-2017 10:13